MCK 98 Miliar Tak Sehat

Program sarana penunjang pendidikan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020, terkait pembangunan 488 MCK disetiap sekolah yang nilainya cukup fantastis yakni, Rp98 miliar. Pada situasi seperti ini Pengurus Cabang PMII Kabupaten Bekasi melihat ketidakwajaran dalam pembangunan hingga menghabiskan ratusan juta.

Untuk membangun sebuah MCK mewah sekalipun yang berdasarkan harga satuan barang senilai Rp 196 juta perunit adalah harga yang tidak masuk akal apalagi diperuntukan kebutuhan puluhan siswa yang menuntut ilmu disekolah tersebut dan tidak mempengaruhi transfer ilmu yang seutuhnya.

“Padahal dananya besar, tapi kenapa kondisinya ngga sebagus anggaran. Lucu liatnya Melawak terus kerjaan pemerintah daerah, coba kita koreksi anggaran sebesar itu bisa buat apa, perumahan satu cukup itu”, kata Ifky Arendas Wakil Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Kamis (10/12/2020).

Selain itu, lanjut Ifky, dalam RAB harga satuan barang juga janggal yang disinyalir adanya markup anggaran dalam program proyek Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi tersebut.

“Coba dikira-kira direntet satu satu kamar mandi mana yang toiletnya sampe ratusan juta, itu kloset duduk ngga sampe 10 juta, keran juga ngga mungkin 500rb, selang mana ada yang 90 juta keramik ada gitu yang 60 juta kan ngga ada,” pungkasnya

Dalam upaya mewujudkan kabupaten uang Swasti Saba Padapa Predikat yang di berikan kepada Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Ciptakarya dan Penataan ruang telah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020 untuk pembangunan ratusan toilet sehat di Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

“Aku mengkorelasikan dengan predikat yang di berikan Kabupaten Bekasi sebagai kabupaten yang sehat, padahal dari upaya pembangunannya saja tidak sehat. Tentu aku bicara seperti ini berdasarkan data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, 488 sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp98 miliar tiap titik kurang lebih anggarannya Rp196 juta hanya mendapatkan WC 2 pintu saja, bagaimana bisa dibilang sehat kepalanya itu, masih mau ngasi predikat ke daerah yang salah”. Ucapnya.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan

Selanjutnya, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655.

Dalam aturan itu, sangat gamblang menjelaskan bahwa tertuang pada Pasal 2 Perpres No.54 Tahun 2010 yaitu, Pengadaan Barang Jasa dilingkungan KLDI yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN dan APBD.

“Saya khawatirkan sebenarnya adalah jebakan hukum dari pelaksanaan ini, karena dengan pertanyaan sederhana saja, maka penerima bantuan sudah sulit untuk menjelaskan,” imbuhnya.

Pasal 5 dengan tegas juga menjelaskan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang dan Jasa.

“Karena hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan,” ulasnya.

Saya menilai apapun pembangunan di Kabupaten Bekasi harus kita dukung asalkan melalui aturan yang berlaku terlebih di pandemi seperti ini ucap Ade Suparman Wakil Ketua II Bidang Eksternal PC PMII KAB. BEKASI.

Tambah Ade, sebenarnya pemerintah harus menjelaskan pembuatan WC yang salah satunya di wilayah Mangun Jaya Tambun Selatan ini program pengajuan dari kapan kalau memang benar prioritas, kenapa harus di akhir tahun munculnya. Kami menduga ada indikasi ini semua sebatas untuk menghabiskan anggaran saja.

Saya sudah meminta sahabat-sahabat untuk menginventarisir seluruh WC di sekolah-sekolah yang dinilai fantastis itu dan kami akan mengevaluasi serta melaporkan kepada pihak terkait agar program-program seperti ini bisa tetap sehat baik dari KKN, pungkasnya.