Hukum Ekonomi Syariah

 Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah

Stei sebi

Ronny Riansyah Muksin

Kebijakan moneter dalam perspektif islam

Sistem  moneter  yang  mencakup  sektor  perbankan,  pasar modal dan pasar keuangan lainnya, pada dasarnya harus didesain dan diarahkan dengan sedemikian rupa agar benar-benar dapat meningkatkan   peranan   sektor   riil   dalam   kegiatan   ekonomi, sehingga tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi utama dari sebuah sistem ekonomi dapat tercapai, begitu juga dengan sistem moneter Islam, sistem ini diharapkan tidak hanya memperbanyak uang yang beredar, namun bagaimana mampu meningkatkan kinerja sektor riil.

Kebijakan moneter  sebenamya  mampu  dijalankan tanpa menggunakan suku bunga. Hal ini telah terbukti pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Perekonomian di Jazirah Arab ketika itu bukan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam, melainkan perekonomian dagang. Bila para pedagang  melakukan ekspor barang, berarti mereka pun sesungguhnya sedang mengimpor dinar atau  dirham. Sebaliknya, jika mereka  mengimpor  barang, berarti dinar atau dirham yang diekspor. Dengan demikian, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar uang akan tercipta.

Kebijakan moneter dalam islam menggunakan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut:

  1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut.
  2. Manusia merupakan pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
  3. Semua   yang   dimiliki   dan didapatkan oleh manusia adalah karena  seizin  Allah,dan  oleh karena    itu    saudara-saudaranya yang kurang  beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
  4. Kekayaan  tidak  boleh  ditumpuk terus atau ditimbun.
  5. Kekayaan harus diputar.
  6. Menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.
  7. Menetapkan  kewajiban  yang sifatnya  wajib  dan  sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus  bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam riba, yang  termasuk didalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adannya pengharaman ini maka bunga bank yang  dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument utama manajemen  moneter menjadi tidak berlaku lagi. Menejement moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal), penciptaan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan mekanisme pasar yang efektf sehingga pertumbuhan ekonomi  yang  diharapkan  dapat tercapai.  Stabilitas  dalam  nilai  uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kebijakan moneter konvensional jelas berbeda dengan kebijakan moneter islam yang dimana bank sentral bertujuan untuk mengatasi inflasi, mengontrol nilai tukar mata uang, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Langkah yang diambil otoritas moneter konvensional dapat berupa menetapkan tingkat suku bunga, baik secara langsung atau tidak melalui operasi pasar, atau melakukan aktivitas di pasar valuta asing. Jelas bahwa kebijakan moneter seperti ini bertentangan  dengan prinsip syariah  yang mengidentikkan bunga dengan riba.

Digiqole ad