Hukum Ekonomi Syariah : Keuangan Publik dalam Islam

 Hukum Ekonomi Syariah : Keuangan Publik dalam Islam

Hukum ekonomi syariah

Stei sebi

Ronny Riansyah Muksin

Keuangan publik dalam islam

Dalam sejarah Islam keuangan publik berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan negara Islam oleh Rasulullah Saw. Kemudian diteruskan oleh para sahabat (khulafau rasyidin). Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah. Nilai- nilai Qurani semestinya juga menjadi dasar dari perumusan sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara baik dalam upaya stabilitas dibidang sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan keamanan.

Salah satu bidang dalam ekonomi Islam adalah keuangan publik Islam. Tujuan ekonomi konvensional lebih bersifat material dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek immaterial. Segala analisis ditujukan untuk mengukur hasil kegiatan tersebut dari sudut pandang duniawi saja. Sementara ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat kompeherensif yang menyangkut aspek material dan spiritual baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

keuangan public dalam perspektif ekonomi islam terdiri dari sumber pendapatan negara  dan sumber pengeluaran negara.  Adapun pendapatan Negara dalam ekonomi Islam sebagai berikut:

  1. Zakat

Secara bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Dalam buku Pedoman Zakat, zakat menurut bahasa berarti nam “kesuburan , thahrah (kesucian), barakah (keberkahan), dan juga ta kiyahtathhr/mensucikan”. Jadi zakat  menurut  bahasa dapat diartikan bahwa harta yang telah dikeluarkan seseorang dengan tujuan untuk menjadikan harta itu subur, suci dan berkah.zakat itu merupakan ketentuan yang wajib diberikan   umat   muslim kepada mustahiq zakat jika sudah mencapai haul dan  nisab.adapun  golongan yang  behak  meneima  zakat  (mustahiq  zakat)  yaitu:  fakir, miskin, Amil, muallaf, Raqib(budak), fisabilillah dan ibnu sabil.

Zakat itu tebagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan umat Islam ketika sudah mencapai haul dan nisab. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim pada bulan ramadhan sampai menjelang  idul  fitri  yang  bertujuan  untuk  mensucikan  diri  dari  perbuatan  dosa. Sedangkan zakat mal, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim ketika sudah mencapi haul dan nisab. apabila seseorang memiliki harta yang wajib dizakati diantaranya 200 dirham, 20 dinar, 5 ekor unta, 30 ekor sapi, atau 40 ekor kambing. Konsekuensinya, bila seseorang memiliki salah satu di atas dari awal haul sampai akhir, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya yang dinamakan nishab oleh Imam Malik dan penduduk Madinah sedangkan penduduk Iraq menyebutnya asal harta.

  • Fa’i

Secara bahasa fa’i berarti mengembalikan sesuatu. Fa’i diperoleh dari barang yang dirampas dan orang-orang tidak beriman yang takluk tanpa peperangan. Fa’i merupakan sumber penerimaan dari negara Islam dan sumber pembiayaan negara. Harta fa’i digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat. Ketentuan tentang fa’i ini dapat dilihat dalam al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 6-7: “apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara  orang-orang  Kaya  saja  di  antara  kamu. apa yang diberikan  Rasul  kepadamu, Maka  terimalah. dan  apa  yang  dilarangnya bagimu,  Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” QS. Al Hasyr [59]: (6-7)

  • Ghanimah

Pada masa-masa pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau tahun 1 Hijriah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasullah sendiri adalah seorang kepala negara. Pada fase awal ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah sebab pada masa ini umat Islam baru mendirikan ppemerintahan Islam. Situasi  mulai  berubah,  setelah  turunnya  surat  Al-Anfal  (Rampasan  Perang).  Pada waktu perang badar di tahun 2 hijriah, sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil  rampasan  perang (ghanimah)  yang  disebut  dengan khumz (seperlima), berupa kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan. Sumber pendapatan Negara saat itu adalah Ghanimah. Ghanimah (barang rampasan perang)  merupakan kekayaan yang dirampas dari orang-orang non muslim setelah  perang  usai. Kemudian Rasulullah SAW mengelola ghanimah sebagai sumber pendapatan untuk membantu umat muslim pada saat itu.

  • Kharaj

Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan  yang  diperoleh  dari  musuh tanpa perang fa’i,  harta wakaf, barang temuan  (luqatah) dan  dari kekayaan alam. Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu jizyah (pajak kepala), kharaj (pajak bumi), dan usyur (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor). Dalam terminologi keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah  taklukan harus membayar kepada negara islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada negara Islam. Dengan ketetapan kharaj ini dapat menjadikan sumber pendapatan Negara Islam. Peristiwa sejarah yang terjadi di zaman Rasulullah saw. menginspirasi Abu Yusuf untuk senantiasa mengembangkan pemikiran-pemikiran yang terkait dengan perpajakan, agar keberadaannya betul-betul dapat memberikan manfaat bagi umat. Pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya secara baik dan rakyat dapat menikmatinya dengan nyaman tanpa ada unsur kezalimanan. Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari    hasil  pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan.

  • Jizyah

Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat jizyah, yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Untuk pengambilan jizyah ini, umat islam dianjurkan untuk berlemah lembut dan tidak diperbolehkan bersikap kasar kepada mereka. Abu Ubaid mengatakan bahwa tidakkah engkau melihat bahwa pernah diambil dari mereka sehelai pakaian (atau al-maa’fir atau tempat untuk menyimpan uang dinar) ini tidak lain dimaksudkan sebagai kemudahan bagi ahli dzimmah, dan tidak boleh dijual. Akan tetapi, diambil hanya sekedar nilai yang murah lagi bagi mereka. Tidaklah engkau mendengar perkataan Rasulullah SAW ‘atau gantilah jizyah itu dengan nilai yang seumpama atau sebanding dengannya.

Adapun pengeluaran keuangan Negara menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut:

  • Orang-orang  miskin  dan  orang-orang  melarat
  • Untuk meningkatkan kemampuan pasukan dalam memelihara keamanan
  • Memelihara hukum dan tatanan dalam negeri
  • Gaji atau upah
  • Pendidikan
  • Pengembangan infrastruktur
  • Kesejahteraan umum.

Ibnu Taymiyyah juga berpendapat bahwa penggunaan keuangan harus benar-benar dipergunakan seperti yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya

Digiqole ad